Panduan Permohonan

Alur Permohonan Layanan 112

Persiapan Administrasi

Pemerintah Daerah mempersiapkan Data Pendukung / Komponen untuk Penyelenggaraan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112.

Pemkab/Pemko menyiapkan kebutuhan untuk Penyelenggaraan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112, seperti Hardware, Software, Koneksi/Jaringan Internet, SDM (Supervisor, Agent, dan Tim Penanganan), Koordinasi antar OPD dan Eksternal (Polres, Kodim, PLN, dll disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan Pemda),
Memilih salah satu jenis konfigurasi jaringan (IPPBX atau SIP Trunk).
Apabila komponen (terlampir) telah dipenuhi, maka Pemkab/Pemko dapat melanjutkan ke Tahap 2.

1. Menyediakan Infrastruktur dan Ekosistem Pusat Panggilan Darurat yang terdiri dari:

a. Infrastruktur Pusat Panggilan Darurat, antara lain :
1) Perangkat Keras/Hardware
2) Perangkat Lunak/Aplikasi
3) Jaringan Telekomunikasi Layanan Nomor Panggilan Darurat
4) Sumber Daya Manusia
b. Ekosistem Penanganan Panggilan Darurat, antara lain:
1) Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah kedaruratan dan kepolisian setempat
2) Regulasi Pemerintah Daerah (Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota)
3) Standar Operational Procedure (SOP) dalam Penanganan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112

2. Memilih salah satu jenis konfigurasi jaringan, yaitu :

a. Konfigurasi Jaringan SIP Trunk
b. Konfigurasi Jaringan IP PBX

3. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah lain yang berbatasan untuk menindaklanjuti laporan dari Lokasi Pemanggil yang berbatasan wilayah administratif yang antara Pemerintah Daerah

Pengajuan Permohonan Layanan

Permohonan Membuka Layanan 112 dari Pemerintah Daerah

Bupati/Walikota mengajukan Surat Permohonan pembukaan akses nomor 112 kepada Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan melampirkan data-data pendukung yang telah disiapkan pada Tahap 1, serta mencantumkan salah satu jenis konfigurasi jaringan yang dipilih.

Perbandingan konfigurasi jaringan tercantum di tabel dibawah ini :

Perbandingan SIM Box (IP PBX) dengan SIP Trunk

No	Uraian	SIM Box	SIP Trunk
1	Perangkat	Perangkat SIM Box Wajib bersertifikasi dan penggunaannya khusus untuk Call Center Layanan Darurat dan terdiri dari beberapa Slot SIM Card	Perangkat Umum Call Center
2	Investasi	Harga Perangkat SIM Box relatif mahal, namun tidak ada biaya sewa rutin	Sewa Rutin biaya koneksi line SIP Trunk
3	Koneksi ke Operator	SIM Card khusus dari Operator yang siap menerima translasi Panggilan 112	Jaringan Line khusus (E1)
4	Interkoneksi	Tidak ada interkoneksi karna masing masing operator terhubung via simcard	Menghindari interkoneksi, Line SIP Trunk menggunakan Line penyedia yang sama dengan Operator (On Net)
5	Kapasitas	Kapasitas panggilan tergantung slot sim card yang tersedia di SIM Box	1 E1 (2 Mbps) bisa menampung 10-16 panggilan aktif sesuai dengan codec voice dan kebutuhan
6	Fleksibilitas	Penambahan kapasitas SIM Box perlu penambahan perangkat	Penambahan kapasitas dengan menambahkan bandwidth

Verifikasi & Evaluasi Teknis

Verifikasi dan Pendampingan oleh Tim Kementerian Kominfo

Direktorat Jenderal akan melakukan verifikasi dan pendampingan terhadap permohonan. Hasil verifikasi akan menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal untuk membuat surat permohonan pembukaan akses 112 kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

Sebelum dilakukan verifikasi, syarat yang harus dilakukan adalah mengikuti skema pelaporan yang dibutuhkan untuk melaporkan data dari Pemda untuk dikirim ke Pusat Monitoring. Skema Pelaporan ini tergantung dari aplikasi yang digunakan. Hal ini wajib berlaku bagi Pemda yang telah menyelenggarakan Layanan Call Center 112 hingga tahun 2020.

Memberikan URL Aplikasi Afaza

Menginstall Teamviewer
Meningstall Plugin Sistem Pelaporan
Memberikan ID dan Password Teamviewer

Membuat Akun Supervisor untuk Sistem Pelaporan
Memberikan URL Aplikasi ESA
Memberikan Username dan Password Akun Supervisor tersebut

Tim Ditjen PPI akan melaksanakan evaluasi dan menghubungkan Call Center ke Pusat Monitoring Komdigi sesuai aplikasi yang dipilih

Implementasi Layanan

Pembukaan Akses Nomor 112 di Wilayah Kabupaten/Kota

Ditjen PPI berkoordinasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk membuka akse nomor 112 di wilayah kabupaten/kota +-2 minggu terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

Launching & Resmi Aktif

Ujicoba dan Launching

Setelah dibukanya akses nomor 112, Ditjen PPI, Pemkab/Pemko, Penyelenggara Jaringan Seluler akan melakukan ujicoba keterhubungan ke Call Center 112 dan merencanakan Launching dan melakukan Sosialisasi Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 kepada masyarakat di wilayahnya.

Dirjen PPI akan menerbitkan Sertifikat/Surat Penyelenggaraan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 kepada Pemkab/Pemko.

Lalu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja Pusat Panggilan Darurat kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Pengembangan Pitalebar sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas/performa Pusat Panggilan Darurat yang meliputi data di bawah ini :

1. Keterhubungan dengan Operator Telekomunikasi
2. Perangkat Keras
3. Aplikasi
4. Jaringan
5. Laporan Panggilan
6. Sumber Daya Manusia
7. Sarana dan Prasarana
8. Koordinasi dengan OPD/Kepolisian/Instansi terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital

Panduan Permohonan Layanan 112

// Dasar Hukum //

Alur Permohonan Layanan 112

Pemerintah Daerah mempersiapkan Data Pendukung / Komponen untuk Penyelenggaraan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112.

Permohonan Membuka Layanan 112 dari Pemerintah Daerah

Perbandingan SIM Box (IP PBX) dengan SIP Trunk

Verifikasi dan Pendampingan oleh Tim Kementerian Kominfo

Pembukaan Akses Nomor 112 di Wilayah Kabupaten/Kota

Ujicoba dan Launching

Formulir Permohonan Penyelenggaraan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112

Alamat

Pusat Layanan

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA